M. Nazir Salim - Membayangkan Demokrasi Menghadirkan Pesta Pemilihan Umum Yogyakarta 1951
Rp50.000
OBK0063
Buku M. Nazir Salim - Membayangkan Demokrasi Menghadirkan Pesta Pemilihan Umum Yogyakarta 1951
Dalam sedikit catatan, setelah Indonesia merdeka beberapa daerah telah berhasil menyelenggarakan pemilu sebelum agenda pemilu nasional dilaksanakan pada tahun 1955, di antaranya adalah pemilu di Karesidenan Kediri dan Surakarta pada 1946, Kalimantan Selatan 1948, Yogyakarta pada 1951, Sulawesi pada 1951 (Minahasa, Sangir-Talaud), dan Kotapraja Makassar 1952.
Pada konteks Yogyakarta, mungkin bias disebut sebagai hal yang menarik, karena pada 1951 penguasa Yogyakarta Sultan HB IX “memelopori” adanya pemilihan umum sebagai usaha membentuk pemerintahan yang demokratis. Dan usaha itu berhasil dalam kerangka membangun citra “Raja Yogyakarta Demokratis”, karena dengan cerdas mendistribusikan kekuasaannya secara merata kepada berbagai elemen politik. Sekalipun bias dimaknai sebagai politik identitas dan usaha mempertahankan kepeloporan Sultan HB IX, sebagai lanjutan dari periode revolusi 1945-1949. Namun, peristiwa itu menunjukkan bahwa apa yang Sultan HB IX lakukan memberikan makna yang luas bagi perkembangan demokrasi dan partisipasi di Indonesia, karena apa yang dilakukan di Yogyakarta menjadi rujukan bagi banyak daerah lain di Indonesia. Lebih jauh, pemilihan umum Yogyakarta 1951 memberikan makna luas atas cakrawala dan kebijakan lebih lanjut dalam pemilihan umum 1955. Ia bias dilihat sebagai ukuran-ukuran dan gambaran awal dalam penyusunan kebijakan politik Indonesia ke depan.
Harga 50.000
Judul: Membayangkan Demokrasi Menghadirkan Pesta Pemilihan Umum Yogyakarta 1951
Penulis: M. Nazir Salim
Penerbit: Ombak
Tahun Terbit: 2011
Halaman: 242 hlm.
Kategori: Studi
Kelas: Sejarah
ISBN:
Buku M. Nazir Salim - Membayangkan Demokrasi Menghadirkan Pesta Pemilihan Umum Yogyakarta 1951
Dalam sedikit catatan, setelah Indonesia merdeka beberapa daerah telah berhasil menyelenggarakan pemilu sebelum agenda pemilu nasional dilaksanakan pada tahun 1955, di antaranya adalah pemilu di Karesidenan Kediri dan Surakarta pada 1946, Kalimantan Selatan 1948, Yogyakarta pada 1951, Sulawesi pada 1951 (Minahasa, Sangir-Talaud), dan Kotapraja Makassar 1952.
Pada konteks Yogyakarta, mungkin bias disebut sebagai hal yang menarik, karena pada 1951 penguasa Yogyakarta Sultan HB IX “memelopori” adanya pemilihan umum sebagai usaha membentuk pemerintahan yang demokratis. Dan usaha itu berhasil dalam kerangka membangun citra “Raja Yogyakarta Demokratis”, karena dengan cerdas mendistribusikan kekuasaannya secara merata kepada berbagai elemen politik. Sekalipun bias dimaknai sebagai politik identitas dan usaha mempertahankan kepeloporan Sultan HB IX, sebagai lanjutan dari periode revolusi 1945-1949. Namun, peristiwa itu menunjukkan bahwa apa yang Sultan HB IX lakukan memberikan makna yang luas bagi perkembangan demokrasi dan partisipasi di Indonesia, karena apa yang dilakukan di Yogyakarta menjadi rujukan bagi banyak daerah lain di Indonesia. Lebih jauh, pemilihan umum Yogyakarta 1951 memberikan makna luas atas cakrawala dan kebijakan lebih lanjut dalam pemilihan umum 1955. Ia bias dilihat sebagai ukuran-ukuran dan gambaran awal dalam penyusunan kebijakan politik Indonesia ke depan.
Harga 50.000
Judul: Membayangkan Demokrasi Menghadirkan Pesta Pemilihan Umum Yogyakarta 1951
Penulis: M. Nazir Salim
Penerbit: Ombak
Tahun Terbit: 2011
Halaman: 242 hlm.
Kategori: Studi
Kelas: Sejarah
ISBN: